DPN GNPK Desak Kejati Sulsel Penetapan Tersangka Kasus Tambang pasir Galesong Segera di Gelar

by -52 views

TAKALAR,KAWALBERITA.COM,——Kasua tambang Pasir Galesong Kabupaten Takalar terus jadi attensi pihak Kejati Sulsel yang dinilai merugikan negara hingga Puluhan miliar.

Kerugian negara tidak serta merta di publish ini lantaran hasil temuan BPK Dan Pemeriksaan penyidik Kejati Sulsel,sehingga sejumlah Pejabat Kabupaten Takalar sudah dipanggil secara bergantian.

Informasi diperoleh bahwa ada 12 Pejabat lingkup Pemda Takalar sudah dimintai keterangan secara bergiliran oleh tim penyidik Kejati Sulsel.

Walaupun kasus ini sudah naik sidik namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka.dengan alasan masih membutuhkan keterangan lebih autentik dari kasus tersebut.

Diketahui sebelumnya Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel),perkara ini statusnya sudah pada tingkat sidik atas kasus dugaan korupsi,dengan obyek perkara
penetapan harga jual tambang pasir laut di Kabupaten Takalar tahun 2020.kemarin.

“Setelah melakukan ekspose perkara, tim penyidik bersepakat meningkatkan penanganan kasus tersebut dari tahap penyelidikan ke penyidikan,” kata Kepala Seksi Penyidikan Kejati Sulsel, Andi Faik Wana Hamzah, Kamis (31/03) kemarin.

Namun Andi Faik belum bersedia membeberkan nama-nama tersangka dalam kasus yang ditengarai merugikan keuangan negara kurang lebih Rp 13 miliar, tersebut.

Menurut Andi Faik, tim penyidik telah menemukan alat bukti permulaan yang cukup akan terjadinya tindak pidana kasus dugaan korupsi,sehingga penyidik meningkatkan status penanganan perkara.

Sementara itu , Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK), Ramzah Thabraman, kami sangat mengapresiasi langkah Kejati Sulsel dalam mengusut tuntas kasus tersebut.

“Namun pihak Kejati harus segera mengumumkan nama nama tersangka, masyarakat menunggu hasil tersebut “ujarnya.

Lanjut dikatakan Kami juga meminta agar dugaan peran orang ketiga dalam kasus ini didalami.siapa terlibat didalamnya.

Kasus ini diusut lantaran adanya dugaan potensi kerugian negara sebesar Rp13,5 miliar dalam penetapan harga jual tambang pasir laut di wilayah Takalar tahun 2020.

Diduga, harga tambang pasir laut dijual Rp7.500 per kubik dari harga jual yang ditetapkan dalam peraturan sebesar Rp10.000 per kubik.

Turunnya nilai harga jual tambang pasir didasari oleh adanya penawaran yang dilakukan pihak penambang.

Tawaran pihak penambang kemudian direspon dengan rapat bersama sejumlah pejabat Pemkab Takalar. Tawaran pengurangan harga itu kemudian disetujui dan disepakati melalui berita acara.

Belakangan, masalah pun muncul, lantaran penetapan pengurangan harga jual tambang pasir laut tersebut, disinyalir tidak memiliki dasar regulasi yang kuat.

Dan kebijakan itu, dianggap oleh aparat penegak hukum, sebagai langkah yang berpotensi merugikan keuangan negara cukup besar.

Sumber: Humas Kejati Sulsel.
Editorial Redaksi

No More Posts Available.

No more pages to load.