Membuktikan Pungli Cabang Dinas Wilayah VII,Sejumlah Kasek SMA-SMK di Periksa Penyidik Tipikor Polres Takalar

by -230 views

TAKALAR,KAWALBERITA.COM,—-Untuk membuktikan prilaku oknum kepala cabang Dinas Wilayah VII meliputi Takalar, Jeneponto.

Dugaan,pungli yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Sulsel AR,apa pun alasan Cabang dinas ,berpeluang besar masuk keranah hukum ,Hal Jika diperkuat dengan keterangan kasek SMA -SMK , dihadapan penyidik polres Takalar.

Kasus dugaan pungli mengemuka di saat proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2021 tingkat SMA/SMK.

Selain itu,pihak sekolah menggunakan Dana Bos Untuk membiayai tes psikotes masuk SMA dan SMK.sebanyak Rp 125 ribu setiap siswa.

“Bukan hanya itu para kasek juga dimintai oleh cabang dinas uang rehabilitasi gedung dan peralatan dibutuhkan kantor seperti gordeng,”ujar kasek meminta namanya tidak disebut.

Kepala cabang dinas Pendidikan wiiayah VII Jeneponto Takalar Abdul Rahim, Ia membantah kami tidak melakukan pungutan liar, kepada kepala sekolah. (kasek)

“Sumbangan itu sifatnya sukarela, untuk perbaikan kantor gedung dinas di Jeneponto.”pungkasnya.

Hal ini bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, jadi yang di Jeneponto tidak perlu lagi ke Takalar,” jelasnya kepada awak media, Jumat (5/11/2021).

“Kalau soal Tes psikotest kami tidak terlibat, karena pihak lembaga yang langsung berhubungan dengan pihak sekolah.”terangnya.

Di jelaskan Abdul Rahman ini sangat berbeda dengan keterangan kepala sekolah kepada awak media, bahwa tes tersebut atas instruksi cabang dinas, ” itu sangat tidak benar

Sementara itu, beberapa kepala sekolah SMA/SMK di Kabupaten Takalar, telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Kuat dugaan pemanggilan tersebut karena keberadaan dana BOS di sekolah-sekolah yang dipanggil.

Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Takalar, Nur Alim Syarif menyayangkan hal ini. Ia berharap masalah ini bisa diclearkan agar tidak merusak pendidikan.

“Jika pungli ini benar, sekiranya APH untuk memanggil pihak kacabdis untuk dimintai pertanggung jawaban.”ujar Nur Alim.

“Kami meminta APH untuk memanggil oknum kacabdis ini untuk dimintai pertanggungjawabannya,” tegas Nur Alim, Jumat (5/11/2021).

Cabang Dinas Pendidikan wilayah VII membawahi 86 SMA/SMK/SLB. Sebanyak 37 sekolah di Takalar dan 49 di Jeneponto.

Kepala Dinas Pendidikan Sulsel dengan adabaya kasus ini dan membuat para kasek Resah,dan kurang respek terhadap kasek.

oknum Cabang Dinas Pendidikan Sulsel Wilayah VII meliputi Takalar Jeneponto,segera dicopot dari jabatannya.

Jika hal ini tidak segera dilakukan pencopotan atau penggantian pejabat sangat berpeluang besar bisa merusak Citra pendidikan.
(*)
Penulis Tim Redaksi

No More Posts Available.

No more pages to load.