Proyek Bangunan Rujab Ketua DPRD Takalar diDuga Gagal Konstruksi

by -13 views

TAKALAR, KAWAL BERITA.COM,—Setelah Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Takalar meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap rekanan dan pihak yang terlibat dalam pengerjaan pembangunan Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Takalar tahun 2020 lalu.

Kapolres Takalar, AKBP. Beny Murjayanto langsung menyikapi dan telah perintahkan Kanit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan Rujab Ketua DPRD Takalar.

“Masa bangunan itu belum cukup setahun, flapon tiba tiba runtuh di bagian teras Rujab Ketua DPRD Takalar. Dengan menimpa bagian depan mobil Dinas Ketua DPRD Takalar peristiwa ini cukup mengundang perhatian publik,bahkan Kapolres Takalar Turut prihatin tutur
AKBP. Beny Murjayanto saat di konfirmasi via WhatsAap, Senin (25/10/2021).

Sementara Ketua DPRD Takalar, Muh. Darwis Sijaya mempersilahkan kalau Aparat Penegak Hukum (APH) di Takalar segera melakukan pemeriksaan. Sebab, memang benar, rujabnya belum cukup setahun dibangun flapon terasnya roboh.

“Sebenarnya bukan hanya teras Rujab saya yang bocor, akan tetapi hampir semua titik di dalam ruangan banjir kalau musim hujan karena boleh dikata, semua sudut talang air bocor. Darwis juga tidak segan segan mengundang wartawan Kalau mau menyaksikan, ke Rujab pada saat musim hujan supaya kita bisa melihat secara langsung,” ungkap
Muh. Darwis Sijaya saat dikonfirmasi di Rujab Ketua DPRD Takalar, Senin (25/10/2021).

Muh. Darwis Sijaya juga menambahkan bahwa setiap musim hujan dia tidak pernah bermalam di Rujabnya karena takutnya flapon di dalam ruangan itu roboh. Sebab, setiap kamar, dapur, ruangan keluarga dan tamu itu banjir. Air itu berjatuhan dari dinding tembok karena setiap sudut talang airnya bocor.

“Kemungkinan hal ini bisa terjadi karena kami duga ada kegagalan pengerjaan. Sebenarnya, flapon teras itu sudah dua kali roboh, sebelum saya tinggali ini Rujab sudah pernah roboh, tambah Muh. Darwis Sijaya.

Dimana sebelumnya, Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LK2P) Takalar, Yusuf Karma menilai pekerjaan bangunan itu telah melenceng dari RAB.

Sehingga dia meminta ke aparat penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyimpangan pada pekerjaan konstruksi bangunan. Sementara anggarannya sebesar Rp 1,6 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 lalu.

Penulis Natsir Tarang

No More Posts Available.

No more pages to load.