Lapak Liar di Pinggir Jalan Poros Jarannika -Topejawa Kian Menjamur Pemerintah Kecamatan,Tutup Mata

by -104 views

TAKALAR,KAWALBERITA.COM, —–Ada Pemandangan yang menarik bagi warga Takalar saat melewati poros jalan Jarannika -Topejawa,pasalnya jumlahlapak Liar bangunan di pinggir jalan, tanpa perhatian dari pihak pemerintah setempat khususnya pemerintah kecamatan. Manggarabombang.

Hingga saat warga se-enaknya membangun lapaknya tanpa memiliki izin pendirian bangunan (Tidak memiliki legalitas Formal) dari pemerintah Kabupaten Takalar.

Banyaknya warga, membangun lapak atau gardu jualan,ini pertanda lemahnya pengawasan dari instansi terkait seperti satpol PP dan pemerintah tingkat kecamatan.

Toko Jejeran tidak tertata dengan apik selama ini terus bertambah, disorot oleh LSM Pemantik Takalar Rahmat Suwandi.

Ia mengatakan bahwa jauh sebelumnya dari pihak pemerintah setempat baik desa maupun kecamatan, perlu membangun koordinasi dengan warga yang akan lapak atau gardu jualan.

“Ini sangat merusak jalan menuju ke lokasi tempat wisata Lampangkia Desa Topejawa kecamatan Mangarabombang Takalar Sulsel.”ujarnya.

lebih jauh dikatakan Rahman Suandi biasa disapa dg guling, sangat menyangka pihak pemerintah karena ada dugaan terjadi ada pembiaran tanpa pengawasan, dari pihak pemerintah kabupaten Takalar itu sendiri.

“Kalaupun harus warga membangun gardu jualan tersebut, perlu dilakukan penataan dengan baik sehingga kesannya positif artinya ada perhatian dari pihak pemerintah.”ujarnya.

Selain itu, gardu jualan yang sudah terbangun,mestinya dipungut restribusi untuk masuk PAD Kabupaten Takalar apalagi saat ini pasar rakyat Tepo sudah beroperasi.

“Beroperasinya pasar Rakyat Tepo, Desa Banggae kecamatan Mangarabombang,harus dikelola secara profesional khususnya sampah pasar,harus ada armada sampah di lokasi pasar,untuk menjaga kebersihan pasar.”pungkasnya.

Lanjut Rahmat Suandi Armada Sampah wajib ada di area lokasi pasar rakyat Tepo,untuk menghindari tumpukan sampah berserakan di lokasi pasar.

Sebagai Warga kecamatan Mangara bombang sangat risih dan perihatin terhadap kondisi tersebut,sebab munculnya konflik sosial antara masyarakat

“Sebab aku melihatnya warga melihatnya datang sesuai dengan keinginannya pada lokasi tersebut adalah fasilitas umum, dan ini bisa mengganggu kemacetan arus lalulintas.”jelasnya.

Warga yang ingin membangun gardu jualan perlu ada menyampaikan ke pemerintah setempat, artinya tidak, artinya pemerintah tidak dihargai oleh masyarakat alias seeaknya membangun.

“Secara administratif, warga wajib memenuhinya karena sudah ada regulasi yang mengatur tidak dilihatnya membangun.Nah jika warga tidak izin mendirikan bangunan, pemerintah bisa menyelesaikan proses pembangunannya.”ungkapnya.
(*)

Penulis Redaksi

 

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.