DPD BAIN HAM RI Takalar,Sorot Kinerja Camat Polsel,Terkait Kades Cakura Status Terpidana

by -24 views

TAKALAR,KAWALBERITA.Com,–
DPD BAIN HAM RI Kab.Takalar kembali mempertanyakan kinerja
Camat Polongbangkeng Selatan diduga lakukan pembiaran yang tidak berpihak kepada kepentingan Warga, terkait Perbuatan Melawan Hukum terhadap  terpidana Kepala Desa Cakura.

Diketahui bahwa kades Cakura saat ini sudah menjadi penghuni tetap lembaga pemasyarakatan kelas II B Kabupaten Takalar dan hukumannya sudah incracht.

Desa Cakura saat ini belum ada pejabat resminya apalagi dirinya (oknum kades cakura) tervonis pidana  yang sudah mempunyai kekuatan hukum dapat berujung pada pemberhentian dari jabatannya.

“Kepala Desa diberhentikan dari Jabatannya berdasarkan Regulasi yang berlaku diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalamnya terkait Pasal yang mengarah ke Pemberhentian Kepala Desa.”ujar Sekertaris  DPD BAIN HAM Takalar Asman

Lanjut Asman  Berdasarkan regulasi  Pemberhentian Kepala Desa secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
.
“Regulasi lain menegaskan  menurut Pasal 29 UU 6 Tahun 2014 Kepala Desa dilarang;
-Merugikan kepentingan umum
-Menyalahgunakan Wewenang, Tugas Hak dan/atau Kewajiban
-Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu
-Melakukan tindakan meresehkan
sekelompok Masyarakat Desa.
-Meninggalkan tugas selama 30 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan”ujarnya.

Lanjut dikatakan Asman yang Juga Sekjend DPD BAIN HAM RI Kab.Takalar bahwa kasus ini kan sudah jelas punya Regulasi Permendagri yang turunan dari Undang Undang tentang Desa sangat jelas,

“Kemudian diperkuat   adanya putusan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim  Pengadilan Negeri Kab.Takalar pada Hari Selasa Tanggal 4 Mei 2021 dan yang diucapkan  dalam Sidang Terbuka untuk Umum pada Hari Rabu Tanggal 5 Mei 2021 dengan Nomor 62/Pid.Sus/2021/PN.Tka yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap.”pungkasnya.

Lebih lanjut dikatakan Asman Dimana didalam putusan itu sudah jelas keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat.

“Dengan adanya beberapa Regulasi dan Dasar itu tentu Camat harus Intens dan progres, serta menyampaikan kepada BPD untuk melakukan Rapat Intern berdasarkan wewenangnya selaku Pengurus BPD di Desa itu,”terangnya.

Apalagi kan Ketua dan pengurus BPD Desa Cakura sudah melakukan kunjungan ke Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Takalar untuk konsultasi terkait langkah apa yang harus dilakukan, sehingga ada keputusan rapat  BPD lalu hasil dari Rapat itu kemudian Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada  Bupati melalui Camat atau sebutan lain,

“Laporan yang dimiliki BPD Desa Cakura   tentu memuat Materi Kasus yang dialami oleh Kepala Desa yang bersangkutan sehingga,sehingga pihak BPD Melaporkan ke Bupati untuk dikaji lebih lanjut”jelasnya.

Oleh sebab itu dalam kejadian ini diharapkan Camat mengambil Inisiatif dan melakukan upaya berdasarkan Regulasi jangan sampai kemudian diduga melakukan Pembiaran dan melanggar UU No.6 Tahun 2017, Permendagri No.82 Tahun 2015 dan Permendagri No.66 Tahun 2017.

Ditempat terpisah bincang-bincang di Warkop dengan Irwan yang akrab dipanggil DJ selaku

Terpisah Ketua Umum DPD BAIN HAM RI Kab.Takalar yang juga Praktisi Hukum di Makassar mengatakan bahwa apa yang di sampaikan Saudara Asman bahwa Regulasi Undang-undang tentang Desa dan Permendagri itu sangat jelas sekali aturannya dan tentu perlu di laksanakan.

“Berdasarkan aturan itu, sebagai tambahan bahwa ada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab.Takalar yang harus  patut kita hormati,”ujar Irwan Biasa di sapa Bang DJ juga pendiri YLBH Cikali

Dalam persoalan ini ada point pentingnya adalah diharapkan peran pentingnya Camat menyikapi masalah ini sehingga kemudian apa yang di inginkan warga terpenuhi.ada regulasi jelas  yang mengaturnya.

Editorial Redaksi

 

 

No More Posts Available.

No more pages to load.