Komitmen dan Konsistensi Tanggungjawab OPD dalam Meraih Predikat WTP

by -74 views

 

Oleh DPD BAIN HAM RI Kab.Takalar

Predikat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Issu yang cukup hangat dan diperbincangkan oleh banyak Instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, WTP merupakan penilaian yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada Instansi Pemerintah Daerah terkait dengan Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan merupakan Landasan dari Kinerja Birokrasi Pemerintahan. untuk itu, status WTP setidaknya menjadi cermin bagi keberhasilan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam memberikan pelayanan kepada Publik.

Lantas seberapa Besar manfaat Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat WTP ? Yang jelas untuk Lembaga Negara di tingkat Daerah disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) punya obsesi dan tujuan untuk memperoleh laporan keuangan WTP dari BPK.

Dengan memperoleh predikat WTP, Laporan Keuangan sebuah Daerah dinilai berhasil. untuk meraih WTP ini tidak mudah, harus ada pengecekan berkala dan melalui proses.

Selain itu, syarat utama tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD adalah keterbukaan. Keterbukaan yang dimaksud adalah dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dan seluruh kekayaan yang dikuasai Pemerintah Daerah.

*Keterbukaan dimaksud perlu didukung dengan bukti-bukti yang Relevan dan Valid sehingga dapat ditelusuri serta diuji oleh BPK agar LKPD dapat mencapai Predikat WTP.”ujar Irwan.

Selanjutnya, perlunya perbaikan sistem pengendalian intern, agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan  tidak terjadi  serta perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) agar semakin memahami dalam Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksa Keuangan dan Tanggung Jawab Negara.

“Untuk konteks yang lebih luas, Opini WTP haruslah dimasukan sebagai bagian dari upaya Perbaikan Sistem Informasi Keuangan, sehingga dapat digunakan untuk mencapai keputusan terbaik bagi Daerah.”ujar Pendiri YLBH Cikali

Perlu di pahami, opini WTP tidak diperoleh secara instan, tetapi harus diwujudkan melalui suatu proses yang didasarkan pada Input, Proses dan Output yang baik, dan haruslah terpadu serta berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik, termasuk komitmen pimpinan Daerah dan Jajarannya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, point pentingnya adalah Komitmen dan Konsistensi.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah, termasuk didalamnya bagaimana menata dan mengelola Keuangan Daerah yang baik, Efesien dan Efektif. dalam tuntutan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, bahwa sepersen pun uang Negara harus bisa dipertanggungjawabkan.

Lebih lanjut kami katakan bahwa selaku bagian pemuda di Kabupaten Takalar kami sayangkan oknum pejabat yang melakukan pengalihan fungsi Bangunan Kantor menjadi rumah tinggal yang nota bene gedung itu menghabiskan anggaran dari uang Rakyat untuk renovasi,tetapi hanya di peruntukkan oleh pejabat tertentu,

“Kami mengharap bagaimana status gedung bangunan itu bisa secepatnya dikembalikan sebagaimana fungsi awalnya sehingga predikat WTP dapat diraih tahun ini.”pungkas Irwan Dj yang juga pendiri YLBH CIKALI Makassar.

Editorial Redaksi

 

No More Posts Available.

No more pages to load.