Dirjen Otoda Kemendagri Tunjuk Andi Sudirman PLT Gubernur Sulsel

by -157 views

MAKASSAR, KAWALBERITA.COM,,Pasca ditetapkannya Nurdin Abdullah tersangka oleh KPK RI kasus dugaan Korupsi,pihak Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen otonomi Daerah (Otoda) menunjuk wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman (ASS) sebagai penjabat sementara Gubernur Sulsel.

Penunjukan Andi Sudirman Sulaeman sebagai PLT Gubernur Sul-sel,untuk mengantisipasi stagnasi roda pemerintahan di Pemprov Sulsel.

Nurdin Abdullah kini sedang jadi tahanan KPK RI terhadap kasus dugaan Korupsi,ia anggap tidak mengetahuinya.untuk menghindari kekosongan jabatan Gubernur pihak Kemendagri langsung menyikapinya,menunjuk ASS sebagai PLT Gubernur Sulsel.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan,perhari ini Minggu (28/2/2021) akan langsung menugaskan Andi Sudirman Sulaiman untuk menggantikan Nurdin Abdullah yang tengah terseret kasus hukum.

Supaya pemerintahan di Pemprov Sulsel tidak stagnan, kita merujuk pada ketentuan pasal 65 uu 23 tahun 2014.”ujarnya.

Artinya jika pejabat kepala Daerah di tahan,secara otomatis tidak bisa menjalani tugas tugasnya sebagai pemegang kendali pemerintahan seperti yang terjadi pada Gubernur Sulsel.

“Jadi langsung kita menunjuk wakil gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaeman sebagai pelaksana tugas (PLT) hari ini.”Ujar Akmal kepada Wartawan melalui telepon.minggu,(27/2/221).

Kata Akmal Wakil Gubernur ASS akan memegang kendali Pemprov Sulsel sampai ada putusan resmi dari pengadilan ihwal kasus yang membelit NA.

“Kalau dia terdakwa dia diberhentikan sementara dulu, kan kita hormati proses hukum. Kalau sudah inkrah baru diberhentikan,” pungkasnya.

Ditegaskan Akmal, berdasarkan prosedur yang ada, Andi Sudirman Sulaeman (ASS) tidak serta merta bisa ditetapkan sebagai gubernur defenitif, terkecuali Nurdin Abdullah inkrah ditetapkan bersalah oleh pengadilan. Itu semua harus melalui proses yang ada.

“Yah semua ada prosedurnya, pasti nanti DPRD mengusulkan dulu berdasarkan salinan putusan pengadilan, nanti DPRD mengusulkan ke Presiden melalui Menteri,” jelas Akmal lagi.(*)

Editorial MD Rimakka

No More Posts Available.

No more pages to load.